Yang sama sekali dilarang dalam bertransaksi ini justru penggunaan nota hutang, yang kini kita sebut uang kertas itu. Kehadiran Dinar emas dan Dirham perak yang tidak bisa digantikan di dalam syariat Islam adalah sebagai alat pembayaran zakat (uang dan perniagaan). Zakat mal harus dibayarkan dengan 'ayn, yaitu komditas bernilai, dan tidak boleh dengan dayn, atau nota hutang. Selama satu abad terakhir ini pembayaran zakat menggunakan uang kertas didasarkan kepada dalil darurah, karena kedua koin tersebut tidak ada di tengah umat Islam. Jadi, kembalinya Dinar dan Dirham hari ini, adalah agar umat Islam dapat kembali menjalankan rukun zakat sesuai syariat.

Tidak kalah pentingnya adalah bahwa semua ketentuan dalam syariat Islam yang berkait dengan nilai dan harga, seperti dalam hudud, diyat, nisab, sedekah dan mahar, semuanya hanya mengacu kepada Dinar dan Dirham. Maka, tanpa keduanya, selain zakat, syariat muamalah tidak akan bisa dijalankan. Jadi, tanpa Dinar dan Dirham, tidak ada zakat dan muamalat, dus tidak ada syariat.

Bertentangan dengan UU Bank
Kembali kepada posisi Dinar emas dan Dirham perak dalam transaksi jula beli, adalah sebagai bentuk kebebasan pilihan semata. Bukan satu-satunya pilihan sebagai alat tukar, apalagi pemilihan itu dipaksakan oleh suatu pihak tertentu, melalui legalisasi atau kriminalisasi. Dinar dan Dirham tidak pernah menjadi dan tidak pernah dimaksudkan sebagai mata uang yang sah, dan karena itu juga bukan hendak dijadikan sebagai alternatif atas uang kertas. Kehadirannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah , subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah, sallalahu alayhi wa sallam,

Sebaliknya, uang kertas yang merupakan kertas tak bernilai dan penerbitannya dimonopoli oleh satu pihak, dan pemakaiannya untuk umum dipaksakan, adalah alat tukar yang batil dan bertentangan dengan syariat Islam. Kebebasan bertransaksi dijamin langsung oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, dan dijaga melalui sunnah Rasul, sallalahu alayhi wa sallam,, dan diatur melalui syariat Islam. Memaksakan setiap orang (Indonesia) untuk bertransaksi hanya dengan uang kertas rupiah, dan melarang bahkan menghukum transaksi yang dilakukan dengan alat tukar lain atas dasar suka sama suka, berarti memberangus kebebasan bertransaksi.

Tanpa undang-undang mata uang, rakyat Indonesia telah menjalani kehidupan ekonomi dengan normal, selama ratusan tahun, bahkan sejak kita mengenal uang kertas rupiah 66 tahun lalu. Tanpa undang-udang mata uang perbankan kita juga telah berjalan, diatur mula-mula oleh Undang-undang (UU) No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang BI. UU No 7/1992 tersebut membolehkan bank untuk 'melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil' (syariat Islam). Dalam UU yang baru, yakni UU No 10/1998, secara eksplisit ditetapkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bahkan, kemudian, UU No 23/1999 tentang BI juga menetapkan bahwa BI sebagai bank sentral dapat 'melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah'.

Pemakaian kembali Dinar dan Dirham bukan cuma berdasarkan kepada prinsip syariah, tetapi merupakan pengamalan dari syariah itu sendiri. Maka, UU Mata Uang itu bertentangan dengan UU No 10/1998 tentang Perbankan dan UU No 23 tahun 1999 tentang BI itu sendiri bukan? Lagi pula, secara asasi, kebebasan menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, menguasai hak milik, berpartisipasi memajukan masyarakat dan bangsa, menggunakan identitas budaya dan tradisi, semuanya dijamin oleh konstitusi RI, yaitu UUD 1945 (yang telah diamandemen).

Dinar Dirham Dijamin Konstitusi